Menanggapi hal tersebut Kuasa hukum Paslon HBA- Heny. Angkat bicara terkait aksi Korsek Bawaslu. Dirinya menegaskan sudah bisa dipastikan secara jelas kalau sudah ada indikasi kuat tidak profesional (Tidak Netral,Red). Pasalnya yang dinamakan Deklarasi Damai sejauh ini sesuai tahapannya Paslon yang menghadiri lngsung agenda tersebut. Nah seharusnya kalau memang Bawaslu itu netral dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai wasit. Tinggal memberitahukan serta memberikan undangan ke masing-masing Paslon. Setidaknya beberapa hari sebelum pelaksanaan.
“Kalau kita menonton video yang sudah viral kemana-mana tersebut. Nampak Bawaslu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai wasit dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) ini," cetusnya
Dalam adegan video yang beredar nampak terjadi bersih tegang dengan klien kami. Korsek Bawaslu berupaya keras agar tidak masuk dalam acara Deklarasi Damai tersebut.
Artinya Bawaslu bekerja terkesan serampangan, mengapa demikian orang-orang ini. Bekerja bukan berdasarkan aturan. Perlu diketahui lembaga negara itu setiap langkah serta kinerja itu harus berdasarkan Peraturan dalam hal ini Perbawaslu atau Undang Undang. Sehingga jelas aturannya. Kalau begini bisa disimpulkan kerjanya sudah berdasarkan suka tidak suka.
“Melihat ulah arogan dari Korsek Bawaslu nampak jelas sudah menciderai netralitas lembaga Bawaslu yang seharusnya menjadi hakim atau wasit dalam pilkada ini,”tegasnya
“Ulah dari Korsek Bawaslu ini. Jelas tidak faham akan substansi dari deklarasi damai ini. Dan kami katakan sudah mencoreng marwah Bawaslu sebagaimana mestinya,”cetus Rustam
Semestinya sebagai Korsek tahu tugasnya. Yakni mengurus sekretariat Bawaslu. Artinya berbicara menyiapkan pelaksanaan acara. Menyiapkan SPJ dari dana yang dikucurkan di Bawaslu. Apalagi jelas sudah kalau Korsek itu seorang pelayan masyarakat. (ASN). Untuk itu, Pihaknya akan segera melayangkan surat ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI serta DKPP. Terkait ulah dari salah seorang pegawai Bawaslu Empat Lawang. Yang notabenenya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Korsek ini kan seorang ASN atau abdi masyarakat. Kerjanya seharusnya jangan melebihi tugas dan fungsinya. Nah kalau mau lebih dalam mengambil kebijakan atau kewenangan. Ya jadi komisioner Bawaslu sekalian,”aneh memang ulah orang itu, Ucap Rustam.
Berdasarkan informasi yang kami dapat. Saat ini Korsek Bawaslu ini, yang bernama Aldiwan Putra Haira. Selain menjabat Korsek. yang juga menjabat sebagai Kabid Aset di BPKAD dan juga sebagai PLT Lurah Tunjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (HBA- HENY). yang memiliki jargon Gaspoll ini. Joni Riko, Menerangkan Larangan tersebut disampaikan tanpa alasan yang jelas. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai landasan apa yang melarang paslon hadir, ia tidak dapat memberikan jawaban yang konkret.
“Kami datang karena ada undangan, kalau tidak ada undangan tidak mungkin kami datang, tapi kami di larang masuk tanpa alasan yang jelas. Seakan- akan ada sesuatu hal yang coba ditutupi oleh pihak Bawaslu. Ini kan kalau bisa disimpulkan sudah tidak benar kerjanya. Padahal mereka makan dan diganti dari uang rakyat," Beber Rico dengan nada tinggi
Jadi dengan kejadian-kejadian yang ada di Bawaslu ini. Publik sudah bisa menyimpulkan bahwasanya. Lembaga yang seharusnya menjadi penengah Wasit, Agar pesta demokrasi ini berlangsung aman. Lancar dan damai ini. Sudah tidak bisa dipercaya.
Berdasarkan pantauan wartawan Media Empat Lawang. Sempat tegang dan memanas. Untung saja tidak terjadi kericuhan.