BERITA PERISTIWA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Empat Lawang memasuki tahap penting dengan dimulainya proses pencetakan surat suara di PT Aksara Grafika Pratama, Boyolali, Jawa Tengah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada serentak 2024.
Sebanyak 265.699 lembar surat suara tengah diproduksi dan dijadwalkan tiba di Empat Lawang pada 9 April 2025, bertepatan dengan dimulainya masa kampanye. Proses ini diawasi secara ketat oleh Bawaslu Empat Lawang bersama sejumlah pihak terkait, guna memastikan semua tahapan berjalan transparan dan sesuai aturan.
Ketua Bawaslu Empat Lawang, Rodi Karnain, menegaskan bahwa pengawasan ini adalah bentuk komitmen menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.
“Kami melakukan pengawasan ketat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap proses PSU. Tujuannya agar pelaksanaan berjalan jujur, adil, dan bebas kecurangan,” ujar Rodi saat memantau proses pencetakan.
Sementara itu, Ketua KPU Empat Lawang Eskan Budiman menyampaikan optimisme terkait distribusi logistik pemilu.
“Produksi surat suara terus dikebut. Kami targetkan logistik tiba tepat waktu dan siap didistribusikan ke seluruh TPS sesuai jadwal,” katanya.
Pasca-libur Idulfitri 2025, suhu politik diprediksi akan meningkat. Masa kampanye dijadwalkan berlangsung pada 9–15 April 2025, dengan satu momen krusial yakni debat publik antar pasangan calon pada 13 April. Debat ini dipandang sebagai ajang adu gagasan dan strategi yang bisa memengaruhi keputusan pemilih.
Dua pasangan calon yang kembali bertarung dalam PSU yakni:
Nomor Urut 1: Budi Antoni Aljufri – Henny Verawati (HBA-Henny), didukung PKB, PPP, Perindo, Gelora, PKN, dan Partai Buruh.
Nomor Urut 2: Joncik Muhammad – Arifai (JM-Fai), diusung oleh PAN, PDIP, Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, NasDem, PSI, dan Partai Garuda.
Keduanya memiliki basis kekuatan yang kuat dan karakteristik berbeda. HBA-Henny hadir dengan semangat perubahan dan pembangunan, sementara JM-Fai sebagai petahana menonjolkan pengalaman pemerintahan serta jaringan politik dan akar rumput yang solid.
Dengan waktu kampanye yang singkat dan hanya satu kali debat publik, strategi komunikasi, efektivitas narasi, serta penggalangan dukungan lapangan akan menjadi kunci perebutan suara.
Bawaslu dan KPU mengimbau masyarakat untuk ikut mengawal proses demokrasi ini secara damai dan bertanggung jawab, serta berperan aktif menjaga kondusivitas selama masa PSU berlangsung.