Rapat yang berlangsung di ruang Opproom Pemkab Lahat tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab, DPRD, BPN Lahat, serta perwakilan dari PT. Arta Prigel.
Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengadaan lahan ini guna menghindari potensi masalah sosial, hukum, dan keamanan di kemudian hari. Ia juga menyarankan perlunya revisi akta perjanjian dengan PT. Arta Prigel agar tidak menimbulkan konflik.
"Kami mendukung penuh program ini karena sejalan dengan visi Presiden RI dalam percepatan pembangunan daerah. Pemkab Lahat membutuhkan lahan dari PT. Arta Prigel untuk perkantoran, serta tambahan lebih dari 50 hektar untuk pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat," ujar Fitrizal.
Fitrizal juga meminta PT. Arta Prigel menghibahkan lahan tanpa kompensasi, sesuai dengan Pasal 27 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk melepas lahan demi kepentingan umum.
"Kami merekomendasikan kepada Bupati agar PT. Arta Prigel menyerahkan lahan tersebut secara mutlak, sementara Pemkab akan menanggung biaya administrasi dan operasional," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lahat, H. Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa Pemkab Lahat membutuhkan lahan seluas 57 hektar untuk membangun sekolah unggulan berbasis teknologi dan sains serta sekolah rakyat bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, diperlukan lahan seluas 101 hektar untuk pengembangan kota.
"Kami berharap PT. Arta Prigel dapat memberikan hibah lahan 100 persen tanpa syarat untuk kepentingan pembangunan sekolah dan perkantoran. Kami menunggu kabar baik dari pihak perusahaan," ujar Bursah Zarnubi.
Ia juga mengajak perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Lahat untuk turut serta mendukung pembangunan, khususnya di sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama Pemkab Lahat.
Manajer Humas dan Security PT. Arta Prigel, Yulius Rafli, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Pemkab Lahat terkait pengadaan lahan untuk pembangunan perkantoran. Namun, akta notaris kesepakatan antara Pemkab Lahat dengan PT. Arta Prigel telah berakhir pada 31 Desember 2023.
"Kami telah menyetujui permintaan lahan seluas 89 hektar, tetapi untuk tambahan 50 hektar masih perlu pembahasan lebih lanjut," jelas Yulius.
Pihaknya berjanji akan segera menyampaikan hasil rapat ini kepada manajemen perusahaan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Rapat ini menunjukkan adanya kesepahaman antara Pemkab Lahat dan PT. Arta Prigel dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di sektor pendidikan dan pemerintahan. Hibah lahan yang diharapkan dari perusahaan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat.
Pemkab Lahat menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan operasional terkait pengadaan lahan ini agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.